Mahasiswa Desak Pengisian Wawali Dituntaskan
Kamis 08-09-2016,10:30 WIB
Sempat Saling Dorong dengan Aparat Kepolisian, Dicueki Pejabat Pemkot
KEJAKSAN – Belum terisinya kursi wakil walikota (wawali) hingga mendekati batas akhir proses pengisian pada pertengahan Oktober nanti, menuai perhatian banyak pihak. Tak terkecuali kalangan mahasiswa.
Kemarin (7/9), puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) melakukan demonstrasi ke Balaikota Cirebon guna mempertanyakan kelanjutan proses pengisian wawali.
Mahasiswa menuding, walikota sengaja membuat skema agar kursi wawali kosong, sehingga bisa memimpin seorang diri.
“Terkait kekosongan kursi wakil walikota, entah apa maksud dari drama yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Mereka seakan-akan tutup mata terhadap persoalan itu,” ungkap Koordinator Aksi FMD, Riski.
Pihaknya mengaku tak lupa dengan pernyataan waliota yang berjanji akan menyelesaikan proses pengisian wawali pada akhir tahun lalu.
Tapi faktanya, hingga menjelang batas akhir waktu proses pengisian wawali, belum juga tuntas. “Kita tidak lupa atas pernyataan itu,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mendesak, baik kepada walikota maupun DPRD Kota Cirebon untuk segera menyelesaikan proses pengisian wawali.
Menurutnya, keberadaan wawali sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan. “Kita mendesak agar proses pengisian wawali segera diselesaikan,” katanya.
Tak hanya itu, massa FMD juga menyinggung soal dugaan penjualan aset Pemerintah Kota Cirebon berupa sebidang tanah di Jalan Cipto Mangunkusumo.
Persoalan lain yang juga disorot massa FMD adalah kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2016 yang sudah berlalu. Riski menilai, terjadi banyak pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB online.
“Di beberapa sekolah, jumlah siswa yang diterima melebihi kuota yang sudah ditentukan. Misalnya, sekolah tertentu harusnya menerima sebanyak 280 siswa baru. Tapi faktanya jauh lebih banyak dari itu,” katanya.
Sementara itu, dalam aksinya, massa FMD tidak ditemui satupun pejabat dari Pemkot Cirebon.
Massa sempat hendak merangsek masuk ke bagian dalam balaikota untuk melakukan sweeping.
Namun, demonstran berhasil dihalau petugas Satpol PP dan kepolisian dari Polres Cirebon Kota.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa FMD dengan petugas Satpol PP dan kepolisian, sebelumnya akhirnya membubarkan diri. (jri)
KEJAKSAN – Belum terisinya kursi wakil walikota (wawali) hingga mendekati batas akhir proses pengisian pada pertengahan Oktober nanti, menuai perhatian banyak pihak. Tak terkecuali kalangan mahasiswa.
![\"mahasiswa](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/09/mahasiswa-demo.jpg\" "\\"mahasiswa") |
| FMD sosoti pengisian wawali. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon |
Kemarin (7/9), puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) melakukan demonstrasi ke Balaikota Cirebon guna mempertanyakan kelanjutan proses pengisian wawali.
Mahasiswa menuding, walikota sengaja membuat skema agar kursi wawali kosong, sehingga bisa memimpin seorang diri.
“Terkait kekosongan kursi wakil walikota, entah apa maksud dari drama yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Mereka seakan-akan tutup mata terhadap persoalan itu,” ungkap Koordinator Aksi FMD, Riski.
Pihaknya mengaku tak lupa dengan pernyataan waliota yang berjanji akan menyelesaikan proses pengisian wawali pada akhir tahun lalu.
Tapi faktanya, hingga menjelang batas akhir waktu proses pengisian wawali, belum juga tuntas. “Kita tidak lupa atas pernyataan itu,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mendesak, baik kepada walikota maupun DPRD Kota Cirebon untuk segera menyelesaikan proses pengisian wawali.
Menurutnya, keberadaan wawali sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan. “Kita mendesak agar proses pengisian wawali segera diselesaikan,” katanya.
Tak hanya itu, massa FMD juga menyinggung soal dugaan penjualan aset Pemerintah Kota Cirebon berupa sebidang tanah di Jalan Cipto Mangunkusumo.
Persoalan lain yang juga disorot massa FMD adalah kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2016 yang sudah berlalu. Riski menilai, terjadi banyak pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB online.
“Di beberapa sekolah, jumlah siswa yang diterima melebihi kuota yang sudah ditentukan. Misalnya, sekolah tertentu harusnya menerima sebanyak 280 siswa baru. Tapi faktanya jauh lebih banyak dari itu,” katanya.
Sementara itu, dalam aksinya, massa FMD tidak ditemui satupun pejabat dari Pemkot Cirebon.
Massa sempat hendak merangsek masuk ke bagian dalam balaikota untuk melakukan sweeping.
Namun, demonstran berhasil dihalau petugas Satpol PP dan kepolisian dari Polres Cirebon Kota.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa FMD dengan petugas Satpol PP dan kepolisian, sebelumnya akhirnya membubarkan diri. (jri)
Sumber:
- Share:
